TANIMERDEKA – Visi besar Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan kini bertumpu pada reformasi sistem dan penguatan hilirisasi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kepemimpinan yang berani membongkar regulasi usang menjadi fondasi utama bagi kemandirian bangsa.
Mentan Amran memaparkan keberhasilan deregulasi 145 aturan pupuk bersubsidi. Kebijakan ini membuat sistem lebih efisien dan transparan. Transformasi tersebut memangkas biaya hingga 20 persen dan meningkatkan pasokan sebanyak 700 ribu ton tanpa membebani anggaran negara.
Namun, reformasi di hulu saja tidak cukup. Masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada hilirisasi komoditas.
Mentan Amran menyoroti potensi kelapa yang nilainya diprediksi mencapai Rp5.000 triliun seiring tren konsumsi dunia bergeser ke susu nabati.
Hal serupa terlihat pada gambir dan CPO. Indonesia memegang kendali atas sebagian besar pasokan global. Dengan berhenti mengekspor bahan mentah dan fokus pada pengolahan dalam negeri, nilai tambah diproyeksikan mencapai belasan ribu triliun rupiah.
Semangat transformasi nasional diterjemahkan ke target konkret di daerah. Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menargetkan surplus beras 2026 naik 10 persen dari capaian tahun sebelumnya.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan, Wahyu Hidayah, menekankan kerja berbasis data dan perlindungan petani sebagai harga mati. Strategi diarahkan pada optimalisasi Luas Tambah Tanam (LTT) serta penguatan manajemen irigasi.
Surplus beras 120 ribu ton pada 2025 diyakini dapat ditingkatkan. Wahyu menegaskan komitmen ketahanan pangan tidak boleh melemah meski terjadi pergantian jabatan struktural. Wilayah timur Indonesia juga mulai menunjukkan peran melalui strategi swasembada berbasis kearifan lokal.
Pemerintah Provinsi Maluku mendorong hilirisasi komoditas unggulan kepulauan seperti sagu, ubi kayu, dan sukun. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan kemandirian bangsa tidak boleh terpaku pada beras.
“Dengan luas lahan sagu yang mencapai puluhan ribu hektare di Seram Bagian Timur, Maluku optimistis mampu menjadikan sagu sebagai komoditas industri melalui dukungan infrastruktur pengolahan yang kini tengah diperjuangkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional,” katanya.
Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian 2026 di Ambon juga memetakan kembali kejayaan historis Maluku melalui pala dan cengkih. Pada 2026, Maluku akan memperoleh alokasi hilirisasi besar untuk kelapa dalam dan pala melalui kolaborasi dengan PTPN I Regional VIII.
Selain itu, pengembangan peternakan ayam terintegrasi disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Pasokan pangan lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di pelosok kepulauan.
Sinergi antara kebijakan pusat yang berani melakukan deregulasi dengan determinasi daerah dalam mengawal produksi dan hilirisasi menjadi kunci menuju Indonesia Emas.
Dari pemangkasan aturan pupuk, target surplus beras di Kuningan, hingga hilirisasi sagu di Maluku, seluruh langkah bermuara pada satu tujuan: memastikan kedaulatan pangan bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan petani di seluruh pelosok nusantara.[]