TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu resmi dikukuhkan dalam prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula DPRD Kapuas Hulu, pada Jumat 19 September 2025.
Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Daud Yordan, Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.
Ia menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada jajaran pengurus DPD yang baru dilantik.
Acara dihadiri oleh unsur Forkopimda, Daud Yordan, Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Asisten III mewakili Bupati Kapuas Hulu, Dandim 1206, Kapolres, Perwakilan Kajati, Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRA Kapuas Hulu, Ketua DPW Tani Merdeka Kalbar M. Saufi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Lintas elemen ini mendukung terhadap gerakan Tani Merdeka Indonesia yang semakin terstruktur dan meluas.
Dalam sambutannya, Daud Yordan yang juga anggota DPD RI menekankan peran organisasi Tani Merdeka Indonesia ini sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan petani.
“Ini organisasi besar. Harus dibesarkan, terus bergerak dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah membantu membantu petani melalui program yang nyata,” kata Daud dengan nada tegas.
Ia juga menyampaikan Tani Merdeka Indonesia bukan sekadar wadah formal, melainkan gerakan kolektif yang bertujuan memperkuat posisi petani dalam ekosistem pembangunan daerah.
Menurutnya, pelantikan pengurus di Kabupaten Kapuas Hulu ini bagian memperluas jaringan organisasi hingga ke pelosok desa.
Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat, M. Saufi, menyampaikan pihaknya telah membentukan DPD di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat.
“Kami akan terus membentuk Tani Merdeka Indonesia di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Target kami sampai ke tingkat desa. Petani harus punya wadah yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka,” ujar Saufi.
Ia menambahkan dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, sebanyak 11 daerah telah dilantik, dan sudah diserahan SKS. Daerah tersebut meliputi Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Singkawang, Landak, Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi, dan Sambas. Tiga daerah lainnya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat.
Dia berharap Tani Merdeka Indonesia mampu menjadi jembatan antara aspirasi petani dan kebijakan publik, terutama dalam hal distribusi subsidi, akses terhadap pupuk, dan penguatan kelembagaan petani.
Organisasi Tani Merdeka Indonesia telah terbentuk di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Beberapa provinsi bahkan telah membentuk struktur organisasi hingga ke tingkat desa.
Tani Merdeka Indonesia salah satu organisasi yang sudah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang mendorong penguatan kelembagaan petani sebagai bagian dari strategi nasional ketahanan pangan.[]