TANIMERDEKA – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama 10 bulan memimpin sudah menunjukkan hasil nyata.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut membawa Indonesia ke jalur kemajuan, terutama di sektor kemandirian pangan dan energi.
Ia menyebutkan program yang dijalankan Presiden masuk kategori luar biasa. “Program-program kebijakan yang amat-amat sangat super strategis. Extraordinary. Katakanlah kemandirian pangan dan energi. Ini luar biasa, ini yang dibutuhkan rakyat dan negeri ini,” ujarnya.
Bagi Alin Wihaya, penegasan target kemandirian pangan adalah langkah yang tepat untuk Indonesia saat ini.
“Nah ini bukan masalah yang mudah dan mungkin juga kemandirian pangan. Negeri-negeri agraris, bukan hal yang tidak mungkin kita mencapai kemandirian pangan itu. Kontur, struktur tanah kita, iklim, amat memungkinkan kita untuk kemandirian itu,” katanya.
Ia menilai, komitmen masyarakat dan petani untuk mendukung kebijakan ini memberi pengaruh besar. “Komitmen dan dukungan kita itu juga memberikan sesuatu arti yang lebih berarti atas tekad daripada Presiden Prabowo untuk menegaskan program strategis tadi,” ujarnya.
Menurut Alin Wijaya, sejumlah kebijakan sudah langsung dirasakan petani. Bantuan alat mesin pertanian, pupuk subsidi, hingga kebijakan harga gabah membuat kehidupan petani lebih terjamin.
“Masyarakat dan petani kita sudah menikmati itu. Bantuan alat mesin pertanian dan pupuk subsidi, harga gabah atas kebijakan Presiden Prabowo harus dibeli Rp6.500, dan di lapangan malah lebih. Itu yang ditunggu-tunggu sudah tercapai. Presiden Prabowo hadir di tengah-tengah petani,” kata Alin.
Ia menegaskan, harga gabah yang stabil di atas Rp6.500 membuat petani tidak lagi khawatir saat panen. Di sisi lain, keberadaan pupuk subsidi yang lebih mudah diakses membantu meningkatkan produktivitas.
Alin Wijaya juga mengingatkan bahwa pencapaian ini bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang menuju kemandirian penuh. Menurutnya, diperlukan kesinambungan kebijakan, pengawasan distribusi bantuan, dan dorongan untuk hilirisasi hasil pertanian di daerah.
“Kita tidak hanya bicara tentang panen, tapi juga tentang bagaimana hasil itu bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan sehingga nilai tambahnya kembali ke petani,” katanya.