TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian menyiapkan langkah strategis untuk memulihkan lahan sawah dan sektor peternakan yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan hal itu saat melepas bantuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk korban bencana.
Sudaryono menjelaskan, berdasarkan pendataan sementara, sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana. Dari jumlah itu, 11 ribu hektare mengalami puso akibat kerusakan berat.
“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Kementan akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono yang juga Ketua Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia.
Pemulihan dilakukan bertahap seiring proses pembersihan dan rehabilitasi wilayah terdampak. Pendataan rinci terhadap kondisi lahan rusak akan dimulai awal Januari 2026.
Lahan yang tidak mengalami gagal panen, seperti hanya terendam banjir sementara atau terganggu distribusi, akan mendapat pendampingan. Kementan menargetkan aktivitas produksi bisa kembali berjalan normal.
Kementan juga menyiapkan program pemulihan sektor peternakan.
“Kita identifikasi semua, ternak ayam, sapi, kambing. Kita juga ada program yang nanti kita bantu setelah pemulihan, namanya pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan masyarakat bisa bangkit kembali,” jelas Sudaryono.
Sudaryono menegaskan penanganan sektor pertanian pascabencana bagian dari komitmen negara melindungi sumber penghidupan petani dan peternak.
“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa darurat harus berjalan, tetapi negara juga harus memastikan lahan dan usaha pertanian bisa segera pulih agar petani dan peternak dapat kembali berproduksi,” tegasnya.
Sudaryono menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan bencana.
“Pemulihan pertanian tidak bisa dilakukan sendiri. Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta organisasi petani seperti HKTI agar perbaikan sawah dan peternakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Wamentan berharap pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana di Sumatra berjalan optimal. Ia menekankan pemulihan ini penting untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
Bencana banjir dan longsor di Sumatra sejak Desember 2025 telah merusak ribuan rumah, lahan pertanian, dan usaha peternakan. Ribuan keluarga masih bertahan di lokasi pengungsian. Kehadiran program pemulihan diharapkan memberi kepastian agar petani dan peternak bisa segera bangkit.