TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian RI bersama Tani Merdeka Indonesia bergerak cepat menanggapi aspirasi petani di Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sektor kopi lokal melalui peningkatan kualitas, produktivitas, dan identitas produk. Dialog digelar sebagai bagian dari program Hilirisasi Komoditas Pertanian.
Pertemuan dihadiri Nandang Sudrajat, Staf Ahli Kementan Bidang Tata Kelola Pemerintahan yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia.
Hadir pula Dr. Ir. Leli Nuryati Kepala Pusat PVTPP Kementan, Medy Amazon Ketua DPW Tani Merdeka Sumatera Selatan, Tansuri Ketua DPD Tani Merdeka OKU Selatan, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan OKU Selatan, camat, kepala desa, dan kelompok tani.
Petani menyampaikan bahwa 80 persen penduduk Mekakau Ilir berkebun kopi. Namun, hasil panen dijual ke Lampung dan diekspor tanpa membawa nama daerah. Mereka mendesak agar kopi Mekakau Ilir memiliki identitas resmi dan sertifikasi varietas agar nilai tambah tetap berada di OKU Selatan.
Selain masalah branding, petani menghadapi tantangan produktivitas yang rendah dan mutu hasil panen yang belum optimal. Rata-rata produksi hanya 2,5 ton per hektar.
Keterbatasan alat pengering dan cuaca yang tidak menentu membuat kadar air kopi tidak ideal saat dijual.
Tim Kementan merespons cepat. Dr. Leli Nuryati mengidentifikasi varietas lokal ‘Melancar’ di kebun petani. Ia menyebutkan varietas ini berpotensi menjadi ikon kopi Mekakau Ilir.
Selain itu Nandang Sudrajat menegaskan program ini bagian dari prioritas Hilirisasi Kementan. Ia menyebutkan Tani Merdeka Indonesia akan mengawal tiga pilar utama: pendampingan, perlindungan, dan peningkatan.
Ia juga memastikan pelatihan teknis akan segera digelar oleh Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Kelompok tani diminta menyusun usulan kebutuhan alat pengering dan pasca panen.
Dinas Pertanian OKU Selatan akan memproses CPCL sebagai dasar pengajuan bantuan.
Petani didorong meremajakan kebun dengan bibit unggul bersertifikasi dan memperkuat kelembagaan ekonomi agar mampu mengelola hilirisasi secara mandiri.[]