TANIMERDEKA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam membela nasib petani. Salah satunya melalui kebijakan Harga Pokok Penjualan (HPP) tanpa potongan atau rafaksi yang saat ini terbukti menjaga harga gabah tetap stabil, bahkan saat panen raya.
Ketua Kelompok Tani asal Jawa Barat, Otong Wiranta, mengatakan kebijakan ini sangat membantu petani agar tidak merugi. Menurutnya, tanpa perlindungan harga dari pemerintah, harga gabah bisa saja anjlok.
“Kalau tidak diperhatikan dan tidak dikawal, harga gabah bisa jatuh sampai Rp5.000 per kilogram. Tapi sekarang, kebijakan HPP ini membuat harga tetap stabil di angka Rp6.500. Ini sangat membantu petani,” kata Otong dalam webinar PERHEPI, dikutip pada Selasa, 15 Juli 2025.
Otong mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang bergerak cepat menjaga harga di tengah gejolak pasar.
Ia menambahkan, meskipun masih ada kendala di lapangan, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil.
“Walaupun di beberapa daerah masih ada yang bandel dengan alasan transportasi atau kadar air tinggi, selisih harga tidak terlalu jauh. Artinya, kebijakan ini berhasil menjaga harga,” ujar Otong.
Otong juga menjelaskan tidak semua petani bisa menikmati harga tinggi karena sebagian besar sudah selesai panen. Namun, setidaknya kebijakan ini memberi harapan baru bagi petani yang masih melakukan panen, terutama di daerah pesisir.
“Yang masih panen adalah petani di daerah telat tanam. Mereka yang menikmati harga gabah tinggi saat ini,” katanya.
Otong turut mengingatkan agar publik memahami perbedaan kategori petani saat melihat siapa yang diuntungkan.
“Buruh tani, penyewa lahan, dan pemilik lahan semuanya disebut petani. Jadi harus jelas dulu siapa yang benar-benar diuntungkan. Tapi intinya, pemerintah sudah hadir,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan tingginya biaya usaha tani yang kini hampir menyentuh Rp28 juta per hektare. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada petani sangat dibutuhkan.
“Dengan produksi rata-rata 6 ton per hektare dan harga Rp6.500, pendapatan petani sekitar Rp39 juta. Setelah dikurangi biaya, keuntungannya hanya Rp11 juta. Jadi penting sekali peran negara,” ujarnya.
Langkah pemerintah di bawah Presiden Prabowo ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Presiden tak hanya berbicara soal swasembada, tapi langsung mengawal kebijakan yang melindungi petani dari kerugian saat panen.
“Pemerintah hadir. Petani merasa didampingi. Kami harap kebijakan seperti ini terus berlanjut,” pungkas Otong.[]