Memasuki satu abad kemerdekaan, kedaulatan pangan menjadi agenda yang tak bisa ditawar. Ini bukan sekadar urusan produksi beras atau stok gudang. Kedaulatan pangan berarti rakyat berhak mendapat pangan sehat, sesuai budaya, dihasilkan dengan cara ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Rakyat juga berhak menentukan sistem pangan sendiri, tanpa dikendalikan pasar global atau kepentingan luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto memahami betul arti kedaulatan pangan. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bangsa besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dari tanah sendiri.
Janjinya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam dua tahun pemerintahan bukan sekadar slogan. Ini komitmen yang sedang dijalankan dengan langkah terukur.
Petani Indonesia menghadapi tantangan berat. Lahan produktif menyusut karena alih fungsi. Perubahan iklim mempersulit musim tanam. Pupuk kadang sulit didapat. Harga hasil panen sering jatuh di tangan tengkulak. Konsumsi beras per kapita yang mencapai 114 kilogram per tahun membuat ketergantungan makin tinggi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras turun dari 30,90 juta ton pada 2023 menjadi 30,34 juta ton pada 2024. Penurunan ini terjadi karena luas panen menyusut. Meski produktivitas naik menjadi 5,29 ton gabah kering giling per hektare, target swasembada belum sepenuhnya aman.
Pemerintahan Presiden Prabowo menjawab tantangan ini dengan strategi ganda: perluasan lahan dan modernisasi teknologi. Pemerintah menargetkan pencetakan tiga juta hektare sawah baru dalam lima tahun.
Setiap tahun, 750 ribu hektare akan dibuka mulai 2025. Mekanisasi pertanian diperluas, mulai dari traktor modern, drone pemantau, hingga sensor tanah untuk mengatur pemupukan.
Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras hingga 32 juta ton per tahun. Bank Dunia mencatat, kenaikan 1 persen produktivitas beras bisa menurunkan kemiskinan pedesaan hingga 0,5 persen. Artinya, teknologi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga kesejahteraan rakyat desa.
Bulog memperkuat penyerapan gabah dengan target 4 juta ton pada 2025. Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini melindungi petani dari permainan harga tengkulak. Volume pupuk subsidi dinaikkan menjadi 9,5 juta ton, dengan distribusi yang lebih cepat dan sederhana.
Langkah-langkah ini disokong gerakan organisasi tani. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, memerintahkan seluruh pengurus daerah turun ke sawah dan ladang. Mereka mendengar keluhan petani, lalu menyampaikannya langsung ke pemerintah pusat. Kolaborasi ini memastikan program pangan Presiden Prabowo menjangkau lapisan paling bawah.
Rapat Pimpinan Nasional Tani Merdeka pada Agustus 2025 di Jakarta akan menjadi forum penting. Semua masalah di lapangan akan dibahas, mulai dari akses pupuk, harga gabah, hingga percepatan teknologi. Pemerintah mendapat mitra strategis untuk mengawal kebijakan hingga ke tingkat petani.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, bahkan menegaskan program pertanian harus menyentuh langsung kehidupan petani. Dialog dengan petani dan pemangku kepentingan terus dibuka. Hasilnya terlihat. Stok Cadangan Beras Pemerintah per Mei 2025 menembus 4 juta ton, rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969.
Pemerintahan Prabowo sedang membangun sistem pangan yang kuat. Kedaulatan pangan bukan lagi mimpi. Dengan teknologi, kemitraan organisasi tani, dan kebijakan yang berpihak, Indonesia bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada impor.
Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Di bawah kepemimpinan Prabowo, jalan menuju kedaulatan pangan sedang dibuka lebar.[]
Penulis
Zulkarnaini
Pengurus DPN Tani Merdeka Indonesia