TANIMERDEKA – Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini mulai berlaku pada Rabu, 22 Oktober 2025, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penurunan dilakukan tanpa tambahan anggaran dari APBN. Pemerintah menyebutkan efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi sebagai dasar kebijakan. Keputusan tertuang dalam Kepmentan Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025.
Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram kini Rp90.000, dari sebelumnya Rp112.500. Pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Harga per sak kini Rp92.000, dari sebelumnya Rp115.000.
Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan rasa syukur atas kebijakan tersebut. Menurutnya penurunan harga pupuk sebagai langkah penting yang langsung dirasakan petani kecil di berbagai daerah.
“Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya sesuai janji politiknya, memperjuangkan nasib petani, berpihak terhadap petani kecil dan masa depan ketahanan pangan nasional,” ujar Don Muzakir, pada Kamis 23 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, sejak awal pemerintahan Prabowo, petani mulai merasakan perubahan nyata. Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, pembangunan irigasi, dan distribusi pupuk langsung ke petani menjadi bukti bahwa kebijakan tidak berhenti di atas kertas.
“Petani merasa dihargai. Mereka tidak hanya menerima bantuan, tapi juga dilibatkan dalam proses. Banyak kelompok tani binaan kami menyampaikan terima kasih secara langsung, bahkan ada yang menggelar syukuran di desa masing-masing,” kata Don Muzakir.
Ia menambahkan, penurunan harga pupuk berdampak langsung pada biaya produksi. Petani bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain, termasuk perawatan lahan dan peningkatan kualitas panen.
“Nilai Tukar Petani juga mulai membaik. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal harapan. Petani merasa ada masa depan yang bisa diperjuangkan,” ujarnya.
Don Muzakir mengajak seluruh anggota Tani Merdeka Indonesia untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ia menekankan pentingnya distribusi yang adil dan transparan agar pupuk benar-benar sampai kepada petani yang berhak.
“Kami tidak ingin harga turun tapi pupuk hilang di tengah jalan. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” kata Don Muzakir.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan kios atau pengecer pupuk yang menjual di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kalau ada kios pupuk yang nakal, menjual di atas harga resmi, tolong laporkan. Kirim foto dan video sebagai bukti agar bisa segera ditindak,” tegas Don.
Pemerintah menyebutkan kebijakan ini sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Selain penurunan harga pupuk, pemerintah juga berencana memperluas akses kredit usaha tani dan memperkuat kelembagaan petani di daerah.[]