TANIMERDEKA – Embung air di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sudah lebih dari 15 tahun terbengkalai. Tak ada perhatian serius dari pemerintah daerah. Embung itu tak lagi berfungsi. Padahal, menjadi sumber air utama warga.
Embung ini vital untuk menyuplai air ke lahan sawah seluas 300 hektare. Petani juga memanfaatkannya untuk kebutuhan ternak dan air bersih sehari-hari. Namun kini, banyak petani mengeluh kekurangan air.
Sudah tiga kali berganti bupati, kondisi embung tetap dibiarkan. Warga merasa diabaikan. Saat musim hujan, wilayah sekitar embung kerap banjir. Gorong-gorong tersumbat. Air meluap hingga ke jalan. Warga sulit melintas. Masalah ini sudah lama disuarakan, tapi tak pernah ditanggapi serius.
Anggaran perbaikan embung dan normalisasi gorong-gorong diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 miliar. Masyarakat tak bisa menunggu lebih lama. Sawah mereka makin terancam gagal panen.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, bersama pengurus DPD Tani Merdeka Tanah Laut meninjau langsung embung tersebut. Mereka mengajak pejabat Dinas PUPR, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda untuk melihat langsung kondisi embung air itu.
“Petani tak mau lagi berharap sama pemerintah daerah yang tidak peduli. Jangan sampai sawah petani jadi lahan kosong,” tegas Alin saat meninjau lokasi, pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Ia mendesak pemerintah pusat segera turun tangan. Menurutnya, nasib petani tak boleh terus dikorbankan karena abainya pemerintah daerah.
“Presiden Prabowo Subianto harus memperhatikan ini sesuai dengan cita-cita mewujudkan ketahanan pangan. Embung ini sangat vital bagi petani. Ini sumber air untuk 300 hektare sawah dan kebutuhan hidup warga,” kata Alin.
Alin menyebutkan, kerusakan embung tak bisa lagi dibiarkan. Perbaikan harus segera dilakukan.
Ia juga berharap sinergi lintas pihak bisa mendorong percepatan pembangunan embung demi menjamin ketersediaan air dan keberlanjutan pertanian rakyat.
“Kalau bicara ketahanan pangan, maka infrastruktur air seperti ini harus jadi prioritas. Pemerintah pusat harus bantu petani kami,” tutup Alin.[]