TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara melakukan koordinasi swasembada pangan dengan Kementerian Pertanian RI. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Aceh Tenggara, pada Sabtu, 19 Juli 2025.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Satgas Swasembada Pangan Kementan untuk Provinsi Aceh, Dr. drh. Agus Susanto, M.Si. Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara, Riskan, SP. MM, dan Dandim 0108/Aceh Tenggara, Letkol Czi Arya Murdyantoro.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara, Jeri Alastra, menyampaikan swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan wajib kita jalankan dengan serius dan sungguh-sungguh,” ujar Jeri.
Ia menegaskan komitmen Tani Merdeka Indonesia sebagai mitra petani dan pemerintah dalam ketahanan pangan.
“Sebagai mata dan telinga petani dan pemerintah dalam konteks ketahanan pangan, tentu Tani Merdeka Indonesia siap bersinergi dan mendukung program swasembada pangan di Kabupaten Aceh Tenggara,” ujar Jeri.
Dalam kesempatan itu, Jeri juga menyampaikan kendala yang dihadapi petani, terutama sulitnya pasokan air akibat jebolnya sejumlah bendungan irigasi. Kondisi ini mengancam produksi padi.
“Kebutuhan air bagi petani, khususnya untuk tanaman padi, sangat penting karena air adalah komponen vital dalam pertumbuhan dan produksi tanaman. Kami meminta kepada Kementerian Pertanian mencari solusi konkret guna mengatasi persoalan ini sehingga tidak menjadi faktor penghambat program swasembada di Aceh Tenggara,” pinta Jeri.
Sementara itu Ketua Satgas Swasembada Pangan Kementan Provinsi Aceh, Dr. drh. Agus Susanto, M.Si mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan kondisi ketahanan pangan di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
“Program swasembada pangan akan mudah terwujud dengan sinergitas semua pihak. Tentu melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, serta Tani Merdeka Indonesia, diharapkan program swasembada pangan dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Tenggara tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” terang Agus.
Setelah pertemuan, rombongan meninjau sejumlah titik irigasi yang rusak. Peninjauan dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry.
Bupati menyebut irigasi yang rusak berada di tiga kawasan pertanian: Lawe Seki di Kecamatan Deleng Pokhisen seluas 1.200 hektare, Tenembak Juhar di Kecamatan Lawe Bulan seluas 800 hektare, dan Kuta Tinggi di Kecamatan Badar seluas 450 hektare. Ketiga lokasi ini merupakan lumbung pangan penting di Aceh Tenggara.
“Jika irigasi rubuh tidak segera ditangani, akan berdampak langsung pada produksi pertanian masyarakat. Kehadiran Ketua Satgas menjadi harapan besar bagi percepatan penanganan,” ujar Bupati Fakhry saat meninjau lokasi di Lawe Seki.
Menanggapi hal tersebut, Agus menyatakan akan segera melaporkan persoalan ini ke Menteri Pertanian RI.
“Kami melihat sendiri kondisi di lapangan. Dengan luas lahan pertanian sebesar ini, perbaikan infrastruktur irigasi tidak bisa ditunda. Pemerintah pusat akan berkoordinasi erat dengan daerah untuk percepatan penanganan,” kata Agus.[]