Banjarbaru, — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Kalimantan Selatan resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, dalam sebuah acara pelantikan yang digelar di Gedung DPRD Kota Banjarbaru pada (14/06/25).
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Aji Santoso, Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BIN Daerah Kalsel, Kepala Bulog Kalsel, Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Forkopimda Kota Banjarbaru, Kapolresta Banjarbaru, sejumlah kepala perangkat daerah provinsi dan kota, kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), penyuluh pertanian, serta sejumlah organisasi tani seperti Poktan dan Pokdatan.
Dalam sambutannya, Don Muzakir menyoroti isu sengketa lahan yang selama ini kerap terjadi di berbagai daerah. Ia mengingatkan tentang pentingnya menjaga keharmonisan antara petani dan pengusaha, khususnya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita ketahui bahwa banyak lahan-lahan yang diserobot. Sekarang ada Satgas Garuda yang kemudian menjelma menjadi Agrinas Palma. Mereka fokus menangani lahan-lahan sengketa, kita ikut fokus juga gimana caranya kita memastikan jangan sampai pemerintah Pak Prabowo bersama Mas Gibran ini ada konflik antara petani dengan pengusaha kita harus memastikan itu makanya kita namakan Tani Merdeka,” tegas Don Muzakir.
Selain itu, Don juga menyampaikan pentingnya dukungan terhadap program pemerintah, khususnya dalam hal distribusi langsung pupuk, pestisida, dan benih ke tangan petani. Ia menekankan bahwa petani harus memperoleh akses yang lebih mudah terhadap sarana produksi pertanian.
“Kita harus mendukung setiap kebijakan pemerintah Pak Prabowo yang betul-betul serius bagaimana caranya pupuk, pestisida, dan benih bisa langsung ke petani,” ujarnya.
Don Muzakir juga memperkenalkan program Koperasi Merah Putih yang kini mulai didirikan di sejumlah daerah. Menurutnya, koperasi ini akan dibiayai melalui pinjaman bank sebesar Rp 3 miliar, bukan hibah atau dana cuma-cuma. Skema ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi petani.
“Banyak yang bertanya, apakah koperasi ini dibiayai pemerintah? Ya, sebesar Rp 3 miliar, tapi itu bukan uang cuma-cuma, melainkan modal pinjaman dari bank. Jadi harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab,” jelas Don.
Acara pelantikan DPW Tani Merdeka Kalimantan Selatan ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi bagi kelompok tani di wilayah tersebut dalam menghadapi tantangan dan peluang sektor pertanian ke depan.