Sulawesi Tengah — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Sulawesi Tengah resmi dilantik di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (5/7/2025). Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran organisasi tani dalam mengadvokasi kepentingan petani serta mendorong inovasi pertanian di daerah.
Pelantikan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda dan pejabat daerah. Gubernur Sulawesi Tengah diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulteng, Rudi Dewanto. Kapolda Sulteng diwakili oleh pejabat Krimsus, Komandan Resor Militer diwakili oleh Ajen, Komandan Polisi Militer, Kepala Dinas Pertanian Hortikultura, dan Kabinda Sulteng Letkol Muis.
Dalam sambutannya, Ketua DPW TMI Sulawesi Tengah, Hasriadi Hatta, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus memperjuangkan hak-hak petani dan menjadi wadah inovasi di bidang pertanian.
“Tani Merdeka adalah organisasi yang dikawal langsung oleh Bapak Don Muzakir sebagai Ketua Umum, dengan Bapak Sudaryono sebagai Pembina, dan Bapak Prabowo Subianto sebagai Penasehat Utama. Kami hadir untuk mengadvokasi hak-hak petani serta mendorong inovasi pertanian,” ujar Hasriadi.
Sementara itu, Asisten II Setda Sulteng, Rudi Dewanto, berharap kehadiran Tani Merdeka dapat menjadi solusi nyata bagi persoalan petani, bukan sekadar perantara birokrasi.
“Tani Merdeka harus hadir memberi solusi konkret bagi petani, bukan sekadar jembatan birokrasi. Organisasi ini harus bisa memberi dampak langsung ke lapangan,” tegas Rudi.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Nandang Sudrajat, yang hadir mewakili Ketua Umum DPN, dalam sambutannya menekankan pentingnya kembali kepada semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi dasar perekonomian nasional.
“Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdiri dari tiga ayat dalam Pasal 33, yang menjadi ruh ekonomi kerakyatan Indonesia. Ayat 1 menegaskan sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Asas kekeluargaan inilah yang coba dikonkritkan oleh Tani Merdeka,” jelas Nandang.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan petani. Karena itu, peran organisasi seperti Tani Merdeka sangat penting untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kehadiran Tani Merdeka jangan jadi beban, tetapi harus menjadi partner utama pemerintah daerah. Sanggup?” tanya Nandang, yang disambut serentak oleh hadirin, “Sanggup!”
Pelantikan ini diharapkan menjadi awal dari penguatan peran petani dalam pembangunan daerah, sekaligus mempererat sinergi antara organisasi tani dan pemerintah di Sulawesi Tengah.