TANIMERDEKA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyampaikan apresiasi atas capaian sektor pangan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai arah kebijakan pangan nasional yang dijalankan Kementerian Pertanian telah menunjukkan hasil nyata.
“Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat. Masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya,” ujar Yohan, pada Rabu 15 Oktober 2025.
Ia menyebutkan kebijakan menaikkan harga gabah, menjaga stabilitas pasokan beras, dan memperkuat koordinasi lintas lembaga sebagai bentuk keberpihakan kepada petani.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa kebijakan pangan pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” tambah Yohan.
Yohan mendorong agar Kementerian Pertanian melanjutkan kebijakan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap petani.
“Fokus utamanya tetap pada tiga hal, yakni, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Yohan.
Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis 10 Oktober 2025 mencatat 77 persen publik meyakini kebijakan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Melalui regulasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Pertanian dan lembaga pangan lainnya menjalankan program strategis nasional. Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan target pengadaan 3 juta ton beras dalam negeri. Tujuannya memperkuat cadangan nasional dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Capaian sektor pangan selama setahun terakhir dinilai sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan petani. Yohan menegaskan bahwa kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada stok beras, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani.
Keberhasilan kebijakan tersebut tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dirilis Badan Pusat Statistik per September 2025. Angka NTP mencapai 124,36, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya.
Pencapaian ini memperkuat komitmen Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman dalam mewujudkan kemandirian pangan. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen pangan.
Survei Litbang Kompas juga mencatat 83 persen responden menilai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas. Sebanyak 61,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pangan yang dijalankan Kementerian Pertanian mendapat kepercayaan publik dan memberikan manfaat langsung bagi petani serta masyarakat luas.[]