TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil menerapkan kebijakan pertanian yang berpihak pada petani dan berkontribusi besar pada ketahanan pangan nasional.
Kebijakan ini tidak hanya mengatur di tingkat pusat, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar petani, mulai dari pemenuhan pupuk, penyerapan hasil panen, hingga kemudahan akses teknologi.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menegaskan, keberhasilan itu perlu dijaga melalui pengawasan langsung di lapangan. Menurutnya, masih ada potensi kebijakan pemerintah tidak sampai ke desa-desa karena berbagai hambatan distribusi dan birokrasi.
Hal ini ia sampaikan usai melantik pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi, Sabtu, 9 Agustus 2025. Acara pelantikan berlangsung di tengah dukungan petani dan tokoh masyarakat setempat yang berharap kehadiran Tani Merdeka Indonesia membawa solusi nyata bagi masalah pertanian di daerah.
“Harapan Tani Merdeka Indonesia, kita akan memantau mungkin ada program pemerintah tidak sampai ke desa-desa. Kita ditunggaskan adalah untuk mengawasi program pemerintah, dan mengadvokasi para petani. Banyak persoalan-persoalan petani yang terjadi sekarang di bawah,” ujar Don Muzakir.
Ia menjelaskan, masalah petani saat ini beragam. Ada kelangkaan pupuk bersubsidi, harga gabah yang tidak stabil, dan keterbatasan alat pertanian modern. Tani Merdeka Indonesia ingin memastikan petani di wilayah terpencil harus tersentuh program pemerintah.
Tani Merdeka Indonesia, kata Don, akan memposisikan diri sebagai penghubung antara petani dan pemerintah. Organisasi ini akan mengumpulkan data persoalan di desa, melaporkannya secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto, serta memastikan setiap program benar-benar terlaksana sesuai tujuan awal.
“Presiden Prabowo tidak hanya bicara di atas kertas. Tapi kerja nyata memastikan memastikan bantuan sampai ke petani,” kata Don Muzakir.[]