TANIMERDEKA – Pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara dijadwalkan berlangsung Sabtu, 22 November 2025. Mislan Syarif ditunjuk sebagai ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara.
Selain itu juga 10 DPD Tani Merdeka Indonesia kabupaten/kota se-Maluku Utara dikukuhkan. Ratusan petani hadir pada pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara.
Kehadiran organisasi petani ini di daerah diharapkan memperkuat program nasional Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pangan dan memperluas pembinaan sektor produktif.
Tani Merdeka Indonesia tidak hanya bergerak di bidang pertanian. Organisasi ini juga mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, hingga pengawasan pertambangan. Mandat nasional yang diemban adalah memperkuat kelompok usaha rakyat sekaligus mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merugikan masyarakat.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan peran organisasi ini penting dalam mendukung program Presiden Prabowo.
“Tani Merdeka Indonesia harus menjadi mata, telinga, dan hidung Presiden Prabowo, melaporkan kebutuhan petani di setiap desa, laporkan bila pihak yang mencoba menggagalkan program Presiden Prabowo di setiap daerah dan desa,” kata Don Muzakir, Jumat, 20 November 2025.
Don Muzakir menekankan pelantikan DPW Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara harus berjalan sukses. Menurutnya, pengurus yang baru dilantik harus segera bekerja, termasuk memantau persoalan irigasi dan mengawasi proyek pemerintah pusat di daerah.
Selain fungsi advokasi, Don Muzakir menekankan pentingnya pembinaan langsung kelompok tani yang ada di setiap desa.
“Kita menjembatani antara petani, nelayan, peternak, dan perkebun dengan pembeli. Jadi tidak hanya advokasi, tapi lebih pada pembinaan,” ujarnya.
Don Muzakir menilai Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan menyeluruh. Banyak desa yang sulit dijangkau pelayanan pemerintah, sehingga kehadiran Tani Merdeka Indonesia diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat desa.
“Wilayah kepulauan ini banyak desa yang sulit dijangkau. Karena itu, pengurus Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara tidak boleh hanya berbasis di Pulau Ternate, tetapi harus turun hingga ke pelosok,” katanya.
Berdasarkan data pemerintah, Maluku Utara memiliki meliki lebih dari 1000 pulau, dan jumlah desa sebanyak 1.198. Don Muzakir menilai angka tersebut menunjukkan betapa luasnya wilayah binaan yang harus digarap.
“Persoalan pertanian itu adanya di desa, bukan di kota. Banyak kelompok tani di desa yang tidak tersentuh karena imbas politik, dari kepala desa, tingkat kabupaten/kota, hingga gubernur. Maka tugas Tani Merdeka adalah memastikan program Presiden Prabowo benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap kehadiran Tani Merdeka Indonesia di Maluku Utara menjadi pintu bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku perkebunan. Pendampingan, pembinaan, hingga akses pemasaran produk harus menjadi prioritas.
“Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan pemerintah pusat harus dirasakan rakyat. Setiap program harus sampai ke daerah, dan masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Don Muzakir[].