TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Besar melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar di Jantho, pada Senin, 17 November 2025.
Pertemuan membahas kewenangan penggunaan air bagi petani serta mekanisme penyusunan usulan program ketahanan pangan tahun 2026.
Rombongan DPD Tani Merdeka disambut langsung oleh Kepala Dinas PUPR, Syahrial Aminullah, bersama sejumlah kepala bidang.
Dalam pertemuan itu, DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Besar menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi petani. Fokus utama mencakup kebutuhan air irigasi, penguatan kelompok tani, serta implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang penguatan ketahanan pangan nasional.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan petani, khususnya terkait ketersediaan air. Sinergi dengan PUPR menjadi kunci,” ujar Nabhani Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar.
Sementara itu Kepala Dinas PUPR, Syahrial Aminullah, menyatakan siap mendukung agenda ketahanan pangan di daerah. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan irigasi dan infrastruktur pertanian merupakan bagian dari kewenangan dinasnya.
“Kami siap bersinergi. Petani harus mendapat dukungan penuh agar ketahanan pangan yang berkelanjutan bisa terwujud,” katanya.
Audiensi ini upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pangan nasional. DPD Tani Merdeka menilai kolaborasi dengan PUPR penting untuk memastikan efisiensi penggunaan air dan keberlanjutan produksi pertanian.
Kedua pihak sepakat pembangunan sektor pertanian tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan infrastruktur, kelembagaan petani, dan kebijakan lintas dinas harus berjalan seiring demi kesejahteraan petani dan kemandirian pangan daerah.[]