TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan fondasi swasembada bawang putih melalui percepatan program perbenihan nasional. Langkah ini dilakukan untuk memperluas budidaya bawang putih di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Saat ini, lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri secara bertahap.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, kebijakan pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada harga produk impor yang lebih murah. Pemerintah juga mempertimbangkan aspek ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Kalau atas dasar efisiensi mungkin impor bisa dibenarkan. Tapi atas dasar survival of the country, itu tidak bisa dibenarkan. Kita ingin petani kita hidup dan Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain,” kata Wamentan Sudaryono usai Rapat Pengembangan Bawang Putih di Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Sudaryono, pemerintah menargetkan pengurangan impor bawang putih mulai dilakukan secara bertahap pada pertengahan tahun depan. Target tersebut bergantung pada peningkatan produksi dan ketersediaan benih di dalam negeri.
“Kita berharap mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan kuota impor. Memang tidak langsung besar, tetapi begitu bibit sudah cukup, kita bisa produksi massal. Tujuan akhirnya adalah bawang putih yang kita konsumsi berasal dari hasil produksi petani sendiri,” ujarnya.
Sudaryono menilai, tantangan utama pengembangan bawang putih saat ini bukan terletak pada pasar maupun minat petani. Persoalan terbesar justru berada pada ketersediaan benih.
“Kalau bibit tersedia dan petani untung, pasti petani menanam. Dengan pola ini, kita optimistis dalam tiga sampai empat tahun impor bawang putih akan terus turun, syukur-syukur bisa nol,” pungkasnya.
Pemerintah menilai keberhasilan program swasembada bawang putih sangat bergantung pada kemampuan menyediakan benih dalam jumlah cukup dan berkualitas. Benih yang sesuai dengan kondisi agroklimat Indonesia menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas.
Untuk mendukung target tersebut, Kementan menggandeng sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Kolaborasi ini dirancang untuk membangun ekosistem bawang putih dari hulu hingga hilir.
Bulog dan ID FOOD akan berperan sebagai offtaker hasil perbenihan. Sementara itu, PTPN dilibatkan untuk memanfaatkan lahan dataran tinggi yang dinilai cocok untuk pengembangan bawang putih.
“Bukan hanya mengandalkan petani, BUMN juga terlibat. Offtaker pembibitan adalah Bulog dan ID FOOD, sedangkan PTPN ikut menanam di lahan-lahan yang sesuai,” terang Wamentan Sudaryono.
Kementan juga telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi sentra pengembangan bawang putih. Beberapa daerah yang masuk dalam prioritas antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.
Selain itu, pemerintah tengah menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif. Sejumlah lokasi di Jawa Barat masuk dalam kajian untuk mendukung perluasan areal tanam.
Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan program perbenihan dengan pola bergulir. Skema ini diharapkan dapat mempercepat ketersediaan benih tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah setiap tahun.
Tahun ini, APBN mendukung program perbenihan seluas 5.000 hektare. Pemerintah memberikan bantuan benih dengan nilai sekitar Rp75 juta per hektare.
Melalui pola tersebut, petani yang menerima bantuan benih wajib mengembalikan benih sebanyak satu setengah kali dari jumlah yang diterima setelah panen. Benih yang terkumpul kemudian akan disalurkan kembali kepada petani lain untuk memperluas program perbenihan.
Skema itu diharapkan dapat menciptakan siklus perbenihan yang berkelanjutan. Ketersediaan benih yang cukup menjadi salah satu syarat utama jika Indonesia ingin mengurangi impor dan meningkatkan produksi bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.