TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melantik pengurus DPD Tani Merdeka Kabupaten Barito Kuala. Pada kesempatan yang sama juga dilantik koordinator kecamatan (korcam) Tani Merdeka se-Kabupaten Barito Kuala, pada Senin, 26 Januari 2025.
Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo, jajaran pengurus, serta anggota Tani Merdeka hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua DPW Tani Merdeka Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, menegaskan organisasi ini hadir sebagai wadah perjuangan petani.
“Tani Merdeka harus menjadi rumah besar bagi petani. Organisasi ini menjadi tempat petani menyampaikan aspirasi, mencari solusi, dan membangun kekuatan bersama. Kami tidak ingin petani berjalan sendiri-sendiri,” tegas Alin.
Ia menilai Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi pertanian besar dan strategis. Potensi itu harus dikelola dengan baik agar mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Alin mendorong DPD Tani Merdeka Barito Kuala menjadi motor penggerak perjuangan kepentingan petani secara terorganisir dan berkelanjutan.
Alin juga mengajak pengurus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparatur desa, dan pemangku kepentingan sektor pertanian.
“Kolaborasi yang solid akan mempercepat penyelesaian persoalan klasik pertanian, mulai dari ketersediaan pupuk, sarana produksi, hingga pemasaran hasil panen,” ujarnya.
Ia berharap kepengurusan baru bekerja aktif, solid, dan responsif terhadap kebutuhan petani. Dialog dan musyawarah disebut penting untuk menjaga marwah organisasi.
“Dengan kepengurusan yang lengkap hingga tingkat kecamatan, kami optimistis Tani Merdeka Barito Kuala mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung program ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Barito Kuala, Darmono, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPW Kalimantan Selatan dan Pemkab Barito Kuala.
Ia menegaskan komitmennya menjadikan Tani Merdeka sebagai wadah yang mengayomi petani sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemerintah.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Fokus kami membantu petani mencari solusi atas persoalan di lapangan, mulai dari pupuk, sarana produksi, hingga peningkatan hasil dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Darmono berharap kepengurusan hingga tingkat kecamatan mempercepat gerak organisasi. Ia menilai struktur yang lengkap akan memudahkan koordinasi dan memperkuat perjuangan kepentingan petani.[]