TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, membuka Expo Gebyar Tani Merdeka 2025 di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 28 November 2025. Expo menjadi rangkaian utama Gebyar Tani Merdeka yang berlangsung selama tiga hari hingga 30 November.
Acara dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta ribuan petani dari berbagai daerah.
Lebih dari 10 ribu petani hadir meramaikan kegiatan ini. Mereka mengikuti pameran, diskusi, dan agenda lain yang disiapkan untuk memperkuat peran petani dalam program ketahanan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Don Muzakir menekankan pentingnya kebersamaan petani dalam menghadapi tantangan pangan.
“Gebyar Tani Merdeka adalah ruang konsolidasi. Kita ingin menunjukkan bahwa petani Indonesia mampu bersatu, berpikir maju, dan berkontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,” ujar Don Muzakir.
Ia menambahkan expo bukan hanya ajang pameran, tetapi juga forum belajar dan bertukar pengalaman antarpetani. Diskusi yang digelar diharapkan menghasilkan gagasan baru untuk memperkuat posisi petani dalam rantai produksi pangan.
Expo menyediakan stan yang memamerkan produk UMKM hasil panen petani Jawa Tengah. Produk olahan pangan lokal ditampilkan sebagai bukti kreativitas sekaligus peluang ekonomi baru bagi petani.
Suasana expo semakin semarak dengan kehadiran kelompok tani dari berbagai daerah. Mereka membawa produk unggulan masing-masing, mulai dari beras, jagung, cabai, hingga olahan hortikultura.
Don Muzakir menegaskan Gebyar Tani Merdeka 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat jaringan petani di seluruh Indonesia.
“Kita ingin agar petani tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pelaku utama dalam pengembangan agroindustri. Expo ini adalah langkah awal menuju kemandirian pangan,” katanya.
Agenda expo mencakup pameran teknologi pertanian, diskusi kebijakan pangan, serta gelar produk lokal. Pemerintah daerah bersama DPN Tani Merdeka Indonesia menyiapkan ruang interaksi agar petani dapat menyampaikan aspirasi langsung kepada pemangku kebijakan.[]