TANIMERDEKA – Pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara resmi dilantik, pada Sabtu, 22 November 2025. Mislan Syarif ditunjuk sebagai Ketua DPW Tani Merdeka Maluku Utara bersama ratusan pengurus yang akan segera membentuk struktur organisasi hingga ke tingkat desa.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, di Ternate. Acara dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, serta pengurus dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Don Muzakir menilai Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dia menilai kelapa dan kakao sebagai komoditas unggulan yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi dan pembangunan perkebunan di wilayah kepulauan. Menurutnya, pengurus harus segera bergerak agar potensi tersebut bisa dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan petani.
“Maluku Utara punya kelapa, punya kakao, yang bisa jadi komoditas unggulan bila kita dorong dengan hilirisasi. Jangan hanya berhenti di bahan mentah, tapi harus masuk ke pembangunan perkebunan dan pengolahan di wilayah kepulauan. Itu tugas kita bersama,” ujar Don Muzakir.
Don Muzakir menekankan pentingnya sinergi antara Tani Merdeka Indonesia dengan pemerintah daerah dan provinsi. Ia meminta pengurus menyampaikan program Presiden Prabowo Subianto secara jelas kepada masyarakat, sekaligus memastikan program tersebut benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
“Bangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan daerah. Sampaikan program Presiden Prabowo dan sukseskan. Dukung program Presiden Prabowo agar masyarakat, petani, siswa dan siswi bisa menikmati program presiden. Jangan berhenti di kota, turun ke desa, dengarkan suara mereka,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan lembaga pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai target.
“Bangun komunikasi dengan lembaga pemerintah untuk menyukseskan program. Jadi mata dan telinga Presiden Prabowo di setiap desa. Laporkan kebutuhan petani, laporkan bila ada pihak yang mencoba menggagalkan program presiden di daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut Don Muzakir menambahkan Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan menyeluruh. Banyak desa yang sulit dijangkau pelayanan pemerintah, sehingga pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia harus turun langsung ke pelosok.
“Wilayah kepulauan ini banyak desa yang sulit dijangkau. Karena itu, pengurus DPW dan DPD Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara tidak boleh hanya berbasis di Pulau Ternate. Harus turun hingga ke pelosok, ke desa-desa yang selama ini tidak tersentuh. Persoalan pertanian itu adanya di desa, bukan di kota,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku Utara memiliki 1.198 desa pada 2024. Don Muzakir menilai angka tersebut menunjukkan betapa luasnya wilayah binaan yang harus digarap oleh Tani Merdeka.
“Banyak kelompok tani di desa yang tidak tersentuh karena imbas politik, dari kepala desa, tingkat kabupaten/kota, hingga gubernur. Maka tugas kita (Tani Merdeka Indonesia) adalah memastikan program Presiden Prabowo benar-benar sampai ke masyarakat. Jangan biarkan petani berjalan sendiri,” katanya.
Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah ini. Ia menegaskan perintah ini segera dilaksanakan.
“Perintah ini siap dilaksanakan. Menyukseskan, membentuk struktur ke desa-desa. Kami akan turun langsung, mendengar keluhan petani, memastikan program berjalan, dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah,” kata Mislan.
Mislan yang juga Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara menambahkan pengurus DPW akan segera menyusun langkah kerja, termasuk konsolidasi dengan DPD kabupaten/kota. Struktur organisasi akan diperluas hingga ke desa agar pendampingan petani lebih efektif.
“Kami tidak ingin hanya berhenti di kota. Struktur harus sampai ke desa, karena di desa persoalan pertanian itu nyata. Kami akan pastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan perikanan. Kelapa, kakao, dan cengkeh menjadi komoditas utama, sementara wilayah pesisir kaya hasil laut. Namun, keterbatasan akses pasar, minimnya pendampingan teknis, dan lemahnya infrastruktur masih menjadi tantangan.
Pelantikan ini diharapkan Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat peran organisasi sebagai jembatan antara petani dan pemerintah.[]