TANIMERDEKA – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, meminta pemerintah daerah berinovasi menciptakan peluang ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
Ia menilai Kalimantan Utara masih memiliki banyak lahan tidur yang belum digarap secara maksimal.
Menurut Jufri, pengelolaan lahan di Kaltara masih tergolong manual. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan produksi dan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.
“Target Pemerintahan Prabowo soal ketahanan pangan sudah benar-benar harus dilaksanakan, dan Kalimantan Utara harus mulai sekarang sudah berbenah diri menjadikan Kaltara surplus produksi pangan,” kata Jufri.
Jufri Budiman yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong ada perlakuan khusus dari pemangku kebijakan agar lahan tidur bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Untuk skemanya bisa bersama masyarakat, misalkan lahan pemerintah dikelola oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil, atau misalkan lahannya milik masyarakat dan pemerintah bisa melalui perusda membeli hasil panen untuk pendistribusian ke seluruh masyarakat Kaltara, atau skema lainnya misalkan pemerintah berkontribusi dengan peralatan pertanian modern, GPS, alat-alat pertanian lainnya, untuk memicu produksi pertanian,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya mencakup sektor pertanian, tetapi juga perikanan, perkebunan, dan peternakan.
Menurutnya, peningkatan produksi harus melibatkan masyarakat secara langsung.
“Ketahanan pangan termasuk di antaranya sektor perikanan, perkebunan, dan peternakan. Skema peningkatan produksi dapat dicapai bersama-sama dengan menjadikan masyarakat ikut ambil bagian, bahkan harus melibatkan para petani milenial dan Gen-Z,” kata Jufri.
Lebih lanjut Jufri menjelaskan skema-skema tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar Kalimantan Utara mampu bersaing dengan daerah lain. Minimal, kebutuhan pangan dalam daerah harus terpenuhi.
Saat ini, Kalimantan Utara masih menjadi wilayah tujuan pengiriman bahan pangan dari luar. Sayuran, buah-buahan, beras, telur, dan daging sapi didatangkan dari provinsi lain. Volume masuknya pangan ke Kaltara tergolong tinggi karena produksi lokal belum mencukupi kebutuhan masyarakat.[]