Satu Tahun Pemerintah Presiden Prabowo, Tani Merdeka Bentuk 270 Posko Desa di Brebes, Don Muzakir: Laporkan Jika Ada Penyimpangan

TANIMERDEKA – Tani Merdeka Indonesia membentuk Posko Pengaduan Masyarakat untuk pengawasan dan penguatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Posko berfungsi sebagai kanal aspirasi, pusat edukasi, serta titik koordinasi untuk mengawal pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto dan program pertanian nasional di tingkat desa.

Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebanyak 17 Posko tingkat kecamatan dan 290 Posko tingkat desa telah resmi beroperasi. Posko dipimpin oleh ketua Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Desa (Kordes) yang merupakan bagian dari struktur Tani Merdeka Indonesia.

Pembentukan Posko ini dilakukan dalam rangka satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tani Merdeka Indonesia menilai momentum ini sebagai titik evaluasi sekaligus konsolidasi gerakan petani untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh lapisan terbawah.

Berbeda dari kantor organisasi pada umumnya, Posko tidak dibangun secara formal. Lokasinya berada di rumah para ketua yang telah ditetapkan sebagai Korcam atau Kordes. Pendekatan ini dipilih agar Posko lebih mudah diakses dan dekat dengan aktivitas harian petani.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan Posko ini bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya program dan kebijikan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau ada kios pupuk yang menjual di atas HET, segera laporkan. Kirim foto dan video agar bisa ditindak. Kalau ada yang memperjualbelikan alsintan atau bantuan lain dari pemerintah, laporkan ke koordinator atau langsung ke saya,” tegas Don Muzakir meresmikan Posko di Brebes, pada Minggu 19 Oktober 2025.

Ia menekankan Posko itu bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan ruang pengawasan dan advokasi. Menurutnya, petani harus memiliki akses untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan informasi yang benar.

“Di Posko masyarakat dan petani bisa menyampaikan keluhan, menerima informasi, dan ikut mengawasi distribusi pupuk serta harga gabah,” ujarnya.

Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan pembentukan Posko bagian dari arahan strategis organisasi untuk menjadi mitra aktif pemerintah. Ia menargetkan satu Posko di setiap desa di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

“Kami ingin satu desa punya satu Posko. Petani tidak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk menyampaikan masalah. Semua bisa ditangani dari desa,” katanya.

Tani Merdeka Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh program Presiden Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan. Organisasi ini menyebutkan program pertanian pemerintah telah memberi dampak langsung, mulai dari distribusi pupuk subsidi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penetapan harga komoditas strategis.

Don Muzakir mengaku Tani Merdeka Indonesi ini menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo di setiap desa. Ia menilai pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar sampai ke petani.

Don Muzakir menegaskan bahwa Tani Merdeka tidak akan mentoleransi praktik penyimpangan dalam distribusi bantuan pemerintah.

“Kalau ada yang main-main dengan bantuan, kita tindak. Kita tidak ingin program Presiden Prabowo tercoreng oleh oknum yang menyalahgunakan kepercayaan,” pungkas Don Muzakir.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan. Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi warga.

“Petani harus berani bersuara. Jangan diam kalau dirugikan. Posko ini tempatnya. Kita jaga bersama,” kata Don Muzakir.

Kementerian Pertanian mencatat bahwa sepanjang 2025, pemerintah fokus pada penguatan ketahanan pangan melalui modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan penguatan kelembagaan petani. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono disebut sebagai figur yang aktif mendorong pendekatan berbasis desa dan sering turun langsung ke lapangan.

Tani Merdeka Indonesia menyambut baik langkah tersebut, Sudaryono sebagai sosok yang memahami medan dan tantangan petani secara langsung. Dalam berbagai kesempatan, Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, dan masyarakat desa.[]

Berita Terkait

Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini