TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor menyuarakan keresahan petani dan peternak yang menggantungkan hidup dari lahan kerja sama operasi (KSO) PTPN.
Tani Merdeka Indonesia menekankan pentingnya kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan humanis melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.
Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Bogor, Haji Cecep Gogom, menilai petani dan peternak merupakan kelompok yang paling dekat dengan alam, sekaligus paling rentan jika terjadi persoalan lingkungan.
Ia meminta KLH tidak sekadar hadir saat ada pelanggaran, melainkan menjadi pendamping aktif bagi masyarakat.
“DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor mendukung penuh langkah KLH dalam menjaga lingkungan hidup. Tetapi kami berharap di lapangan, KLH tidak hanya menitikberatkan pada sanksi hukum. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa hadir memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan berkelanjutan, sehingga petani dan peternak dapat memahami aturan dan memperbaiki pola pengelolaan,” ujar Cecep, pada Kamis 11 September 2025.
Menurutnya, kebijakan yang terlalu keras tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi justru bisa menimbulkan masalah baru. Petani yang bergantung pada lahan KSO dikhawatirkan kehilangan sumber penghidupan, padahal lahan itu menjadi salah satu penyangga kebutuhan pangan masyarakat.
“Jika ada pelanggaran, tentu harus ada evaluasi dan tindak lanjut. Namun yang kami harapkan, KLH lebih arif dan bijak melihat situasi di lapangan. KSO yang berfokus pada pertanian dan peternakan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, sebaiknya mendapatkan perhatian khusus agar tetap berjalan sesuai kaidah lingkungan tanpa mengorbankan keberlangsungan hidup rakyat,” tegas Cecep.
KSO merupakan skema kerja sama pengelolaan lahan antara PTPN dengan kelompok masyarakat. Di banyak daerah, termasuk Bogor, lahan ini menjadi tumpuan hidup ribuan petani dan peternak. Selain untuk menanam padi, jagung, dan hortikultura, lahan KSO juga digunakan untuk peternakan sapi serta komoditas lain yang menopang ekonomi rakyat.
Namun, pengelolaan lahan ini kerap menjadi sorotan karena rawan konflik. Dari sisi pemerintah, ada kekhawatiran soal alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Dari sisi petani, ada kecemasan akan kehilangan akses jika aturan ditegakkan terlalu kaku.
Cecep menilai situasi ini perlu dijembatani dengan kebijakan yang seimbang. Sanksi hukum tetap dijalankan untuk menjaga aturan, tetapi harus dibarengi dengan solusi agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian.
Cecep menyebutkan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi tani menjadi jalan tengah yang realistis. Dengan pengawasan yang transparan dan melibatkan banyak pihak, risiko kerusakan lingkungan bisa ditekan, sementara kepentingan petani tetap terlindungi.
“DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor siap menjadi mitra strategis pemerintah. Kami akan terus mengawal kebijakan KLH agar selain menjaga kelestarian lingkungan, juga mampu melindungi kepentingan petani dan peternak yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan bangsa,” ujarnya.
Sejumlah petani di wilayah Bogor menyambut baik sikap Tani Merdeka Indonesia. Mereka menilai pendampingan sangat dibutuhkan agar tidak selalu terjebak dalam konflik hukum.[]