TANIMERDEKA-Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dilantik, pelantikan berlangsung di Aula Selidah, Marabahan, pada Kamis 21 Agustus 2025.
Ketua DPW Tani Merdeka Kalimantan Selatan, Alin Wijaya melantik langsung Untung Khodori sebagai ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Barito Kuala Bersama pengurus.
Untung Khodori mengatakan, Tani Merdeka Indonesia di Batola tidak hanya untuk menjalankan formalitas organisasi. Ia menegaskan Batola sebagai salah satu sentra pertanian, peternakan, dan perkebunan, sehingga perlu ada wadah yang mampu menjembatani kepentingan petani dengan kebijakan pemerintah.
“Batola merupakan sentra pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kami hadir untuk menjembatani kepentingan petani dengan program-program pemerintah pusat maupun daerah,” ungkap Untung.
Ia juga memastikan Tani Merdeka Indonesia Batola siap mendukung kebijakan strategis ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami juga siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan mendampingi pelaksanaan kebijakan strategis nasional di bidang ketahanan pangan, termasuk yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Setelah pelantikan, pengurus Tani Merdeka Batola akan membentuk kepengurusan tingkat kecamatan dan desa agar kerja organisasi menjangkau petani secara langsung.
“Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat petani,” ujar Untung.
Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, menegaskan Tani Merdeka Indonesia dibentuk bukan untuk menjadi simbol, melainkan wadah yang memperjuangkan kepentingan petani di lapangan.
Ia menekankan perlu kerja konkret untuk menghadapi persoalan yang sering menekan petani, seperti perubahan iklim, harga komoditas yang tidak stabil, hingga keterbatasan akses teknologi.
Selain mendukung produktivitas, Tani Merdeka juga memiliki agenda jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan petani. Caranya melalui pelatihan praktik pertanian modern, inovasi teknologi, dan membuka akses pasar yang lebih luas.
Tidak hanya itu, organisasi ini juga aktif memperjuangkan hak-hak petani. Mulai dari kepemilikan tanah, perlindungan dari praktik curang pihak tertentu, hingga pendidikan hukum agar petani memahami hak mereka.
“Pelantikan bukan hanya seremoni. Ini adalah awal dari kerja nyata kami di lapangan. Sekarang waktunya rakyat bersuara. Mungkin pemerintah pusat hanya mendengar dari kiri dan kanan. Melalui organisasi ini, suara petani akan disampaikan kepada Presiden,” tegas Alin.[]