TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasuruan mendukung penuh langkah pemerintah memberantas praktik pengoplosan beras yang masih ditemukan di pasaran.
Tani Merdeka Indonesia yang beranggotakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pemerhati pertanian, tokoh tani, kelompok peternakan, dan kelompok perikanan.
Organisasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung petani menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga permasalahan di sektor pangan, termasuk peredaran beras oplosan yang merugikan banyak pihak.
Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko, menegaskan praktik pengoplosan beras harus diberantas karena merugikan konsumen sekaligus mengancam petani dalam jangka panjang.
“Campuran beras medium yang terlalu banyak akan menurunkan kualitas, tetapi harga tetap dijual setara premium. Ini jelas merugikan konsumen, dan dalam jangka panjang juga merugikan petani,” kata Winaryo, pada Rabu, 13 Agustus 2025 pagi.
Menurutnya, praktik pengoplosan biasanya dilakukan dengan mencampur beras premium dan beras medium. Pemerintah memang telah mengatur standar komposisi pencampuran tersebut, namun pelaksanaan di lapangan sering jauh dari ketentuan. Kondisi ini membuka peluang kecurangan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan.
Winaryo menjelaskan, praktik pengoplosan kerap meningkat pada musim kemarau. Saat itu, harga gabah dan beras cenderung naik. Pasokan dari petani juga menurun karena sebagian hasil panen disimpan untuk kebutuhan rumah tangga.
“Kondisi ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan lewat pengoplosan beras,” ujarnya.
Ia menyebutkan, peredaran beras oplosan tidak hanya menipu konsumen yang membeli dengan harga premium, tetapi juga mengganggu mekanisme pasar. Petani yang memproduksi beras berkualitas justru kalah bersaing karena keberadaan beras campuran di pasaran.
Winaryo menilai langkah pemerintah melakukan pengawasan ketat dan operasi pasar sudah tepat.
Menurutnya, kebijakan ini akan menekan peredaran beras oplosan sekaligus memberi sinyal positif bagi petani.
“Kami menyambut baik tindakan pemerintah ini. Selain melindungi konsumen, juga menjaga harga gabah petani tetap stabil,” tegasnya.
Menurut Winaryo, keberhasilan penindakan bergantung pada konsistensi aparat di lapangan.
Ia menekankan perlu pengawasan berkelanjutan agar pelaku tidak mengulangi praktik curang yang merugikan banyak pihak.
“Kalau ini berjalan baik, petani kita diuntungkan, dan konsumen akan lebih percaya pada kualitas beras yang dibelinya,” tambahnya.
Selain pengoplosan, Winaryo mengingatkan adanya praktik curang lain di sektor beras, seperti manipulasi timbangan.
Ia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera.
Winaryo juga mengajak semua pihak, termasuk pedagang dan konsumen, ikut mengawasi peredaran beras di pasaran.
Menurutnya, partisipasi masyarakat penting agar upaya pemberantasan pengoplosan lebih efektif.
“Kalau petani, pemerintah, dan konsumen sama-sama peduli, kita bisa menciptakan pasar beras yang sehat,” ujarnya.[]