TANIMERDEKA – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, mengukuhkan 10 pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia kabupaten/kota se-Maluku Utara. Pengukuhan berlangsung di Kota Ternate, pada Sabtu 22 November 2025.
Sepuluh daerah yang dikukuhkan meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kepulauan Taliabu, dan Pulau Morotai.
Dalam sambutannya, Mislan Syarif menegaskan bahwa pengurus DPD harus segera bekerja membentuk struktur hingga ke kecamatan dan desa. Ia menekankan pentingnya memperkuat jaringan organisasi agar Tani Merdeka benar-benar hadir di tengah petani.
“Terus bekerja membentuk pengurus hingga ke kecamatan dan desa. Perkuat Tani Merdeka Indonesia agar sejalan dengan kebutuhan petani. Jangan berhenti di kota, turun ke desa, dengarkan suara mereka. Kita harus pastikan organisasi ini benar-benar menjadi wadah perjuangan petani. Kalau ada masalah pupuk, benih, atau pasar, pengurus harus hadir. Jangan biarkan petani berjalan sendiri,” ujar Mislan yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
Ia menambahkan bahwa pengurus baru harus menjaga kekompakan dan konsistensi. Menurutnya, Tani Merdeka Indonesia di Maluku Utara memiliki tanggung jawab besar karena wilayah kepulauan menghadapi tantangan distribusi, akses pasar, dan keterbatasan sarana produksi.
“Kita di Maluku Utara punya kondisi berbeda dengan daerah lain. Banyak desa sulit dijangkau, banyak petani menghadapi masalah distribusi. Karena itu pengurus harus kompak, harus konsisten. Kalau kita kuat, petani juga akan kuat. Kalau kita lemah, petani akan kehilangan pegangan,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengapresiasi kekompakan pengurus Tani Merdeka Indonesia di Maluku Utara. Ia menilai pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Saya melihat kekompakan pengurus di Maluku Utara sangat baik. Pemerintah daerah juga sangat mendukung ini harus dijaga. Bangun komunikasi dengan pemerintah daerah supaya program berjalan lancar. Jangan ada jarak antara organisasi dan pemerintah. Kalau komunikasi baik, maka petani akan merasakan manfaatnya. Kalau komunikasi buruk, maka program akan berhenti di tengah jalan,” kata Don Muzakir.
Ia menegaskan bahwa Tani Merdeka harus menjadi jembatan antara petani dan pemerintah. Menurutnya, organisasi tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus turun langsung ke lapangan.
“Saya ingin pengurus di Maluku Utara benar-benar hadir di tengah petani. Jangan hanya rapat di kota. Lihat langsung kondisi di desa, dengarkan keluhan mereka. Kalau ada masalah pupuk, benih, atau pasar, segera laporkan. Kita harus pastikan program Presiden Prabowo sampai ke masyarakat. Kalau ada pihak yang mencoba menggagalkan program, segera laporkan. Jangan diam. Kita harus jadi mata dan telinga presiden di desa-desa,” tegasnya.
Pengukuhan 10 DPD ini diharapkan memperkuat peran Tani Merdeka dalam mendampingi petani di seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil. Organisasi dituntut segera menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal, mulai dari pendampingan teknis hingga advokasi kebijakan.
“Saya ingin Tani Merdeka benar-benar hadir di tengah petani. Jangan hanya bicara di forum, jangan hanya rapat di kota. Kita harus turun ke desa. Kita harus lihat langsung petani. Saya tahu petani di Maluku Utara punya semangat besar. Saya ingin semangat itu terus dijaga. Saya ingin pengurus di sini menjadi contoh bagi daerah lain. Kalau petani kuat, kalau petani sejahtera, maka bangsa ini juga kuat. Itu yang sedang kita perjuangkan,” pungkas Don Muzakir.